Akktivis HAM dan pengamat menyesalkan Jokowi yang memilih Jenderal Purnawirawan Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan.
Dilansir Tempo, pengamat pertahanan dari Imparsial Al Araf mengatakan langkah Presiden Joko Widodo memilih Jenderal Purnawirawan Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan kurang tepat. Musababnya, pensiunan militer tak pantas jika mengisi posisi Menteri Pertahanan.
"Idealnya berdasar pengalaman selama ini, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pertahanan berasal dari kalangan sipil," kata Al Araf saat dihubungi Tempo, Ahad, 26 Oktober 2014. Dia menganggap Menteri Pertahanan dari kalangan sipil lebih netral menjadi penghubung antara pemerintah pusat dengan TNI.
Sebagai contoh, reformasi peradilan TNI berpotensi terhambat jika menteri pertahanannya bekas prajurit. Musababnya akan muncul kemungkinan Menteri Pertahanan akan membela institusi militer yang telah membesarkan namanya.
"Terlebih Ryamizard, muncul potensi resistensi penegakan hukum bagi prajurit yang melanggar. Sebab rekam jejak Ryamizard saat menjabat KSAD pernah membela prajurit Kopassus yang membunuh Ketua Presidium Dewan Papua Dortheys Hiyo Eluay pada November 2001," terang Al Araf.
Selain itu, Al Araf juga khawatir Ryamizard kurang tepat untuk membangun kekuatan militer sesuai visi kemaritiman Presiden Joko Widodo. Musababnya Ryamizard adalah mantan Jenderal di Angkatan Darat, walhasil dianggap kurang paham dengan pengembangan kekuatan maritim.
Selain itu, Ryamizard juga disorot para aktivis HAM karena dianggap melakukan pelanggaran di masa lalu.
Menangapi hal ini, dia justru meminta wartawan bertanya pada wartawan pendahulunya mengenai pelangaran apa yang dilakukan olehnya.
"Saya selama 35 tahun, baru pensiun 6 tahun, baru sekarang jadi Menhan baru itu. Anda tanya ada apa? Kemudian tanya wartawan-wartawan senior yang ikut ke Papua, Aceh, tanya itu (pelanggaran HAM)," kata Ryamizard di Istana Merdeka, Jakarta, Mingu 26 Oktober 2014.
Presiden Joko Widodo memilih dua pensiunan TNI untuk menjabat posisi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamana serta Menteri Pertahanan. Jokowi memilih Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhy Purdijanto sebagai Menkopolhukam dan Jenderal Purnawirawan Ryamizard Ryacudu menjadi Menhan. (Tempo/VIVAnews)
sumber : http://ift.tt/1tue1qt
No comments:
Post a Comment