Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Yasonnah Hamonangan Laoly, ditunjuk menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Presiden Joko Widodo.
Guru Besar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo tidak sepenuhnya bersih. "Masih ada indikasi kejahatan selain korupsi," kata Ikrar dikutip Tempo, Ahad, 26 Oktober 2014.
Ikrar memberi contoh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Yasonna. Menurut Ikrar, Laoly terindikasi kasus kecurangan pemilu di Nias lalu. Namun, Ikrar mengatakan mendengar berita tersebut dari jaringannya di Nias. "KPU seharusnya dilibatkan untuk menjaring calon menteri dari partai politik," ujarnya.
Menurut Ikrar, tindakan Jokowi menyerahkan calon-calon nama-nama menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan sebelum diumumkan tidak cukup. Ikrar mendorong Jokowi seharusnya juga melibatkan Dirjen Pajak dan Komisi Pemilihan Umum. "Korupsi bukan satu-satunya modus kejahatan para menteri," ujarnya.
sumber : http://ift.tt/1xtfY4o
No comments:
Post a Comment