| KH Maimun Zubair (Mbah Moen) dan Suryadharma Ali |
Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar kubu Romahurmuzy di Surabaya secara resmi telah berakhir. Romy telah dinobatkan sebagai Ketua Umum PPP yang baru. Keputusan lainnya, Romy membawa PPP kepada koalisi Jokowi-JK.
Meski demikian, Majelis Syariah PPP menolak untuk mengakui keabsahan muktamar PPP di Surabaya itu. Pasalnya muktamar tersebut digelar saat konflik antara Rommahurmuziy dengan Suryadarma Ali belum terselesaikan.
"Muktamar Surabaya berkali-kali Mbah Moen (KH Maimun Zubair, Ketua Majelis Syariah PPP) menyatakan tidak patuh pada mahkamah partai," kata Sekretaris Majelis Pakar PPP, Achmad Yani kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/10), seperti dikutip Republika.co.id.
Majelis Partai telah memutuskan muktamar PPP hanya bisa digelar apabila Rommahurmuziy dan Suryadharma telah islah. Kalaupun keduanya tak bisa islah, maka penyelenggaraan mukhtamar akan diambil alih oleh majelis partai.
"Berkaitan muktamar bahwa para pihak bisa melakukan muktamar setelah melakukan proses islah. Apabila tidak ada kata sepakat dalam tujuh hari untuk islah maka Mahkamah menginisiasi untuk menjadi fasilitator rapat harian," papar Yani.
Konflik antara kubu Suryadharma dan Rommahurmuziy selanjutkan akan diselesaikan mahkamah partai. Yani mengamini saat ditanya apakah Suryadharma masih Ketua Umum PPP yang sah. "Iya.. Iya (SDA masih ketua umum," ujarnya.
Sebelumnya, Kiyai Maimun secara langsung telah menyampaikan pendapatnya bila muktamar yang digelar kubu Romy tidak sah. "Muktamar itu tidak sesuai dengan AD/ART, dan tidak sesuai dengan keputusan Majelis Partai dan Majelis Syariah," kata Ketua Majelis Syariah KH Maimoen Zubair pada wartawan, Kamis (16/10). (ROL/Suara-Islam)
sumber : http://ift.tt/1vH2JQL
No comments:
Post a Comment