Joko Widodo (Jokowi) sudah dinyatakan sebagai Presiden Terpilih pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan kemarin, Kamis malam (21/8/2014).
Diantara problem yang akan segera dihadapi pemerintahan Jokowi adalah soal klasik BBM. Karena seperti biasa persoalan kenaikan harga BBM (akibat pengurangan subsidi) akan menimbulkan gejolak sosial. Demo mahasiswa, buruh, rakyat miskin akan marak.
Nah, rupanya Jokowi tidak ingin di awal-awal dia jadi Presiden malah akan didemo dan jadi bulan-bulanan wong cilik yang sudah berjasa mengantarkan wong Solo ini ke istana.
Maka itu, Jokowi berharap pemerintah SBY mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM sebelum ia dilantik. Hal itu karena Jokowi menginginkan agar beban subsidi BBM tidak hanya ditanggung oleh pemerintahannya mendatang.
"Yang baik ya kenaikannya dibagi-bagi. Pemerintah sekarang dan nanti yang akan datang. Kalau menaikkan berarti mengurangi beban ke depan," ujarnya usai menghadiri Soegeng Sarjadi Award di Hotel Four Season, (19/8), seperti dikutip dari Republika Online.
Dalam RAPBN 2015, anggaran untuk belanja subsidi energi adalah Rp 291,1 triliun. Jumlah itu meningkat dari alokasi APBN perubahan 2014 sebesar Rp 246,5 triliun.
Jokowi menilai, subsidi tersebut terlalu besar sehingga membebani APBN. Padahal, kata dia, jika anggaran subsidi ditekan, akan ada ruang fiskal yang lebih besar untuk program kerja lain.
Misalnya, dia mencontohkan, subsidi listrik selama ini sangat besar karena proses produksinya menggunakan BBM. Padahal, listrik sebenarnya juga bisa diproduksi menggunakan gas, batu bara, dan bio thermal, yang harga produksinya jauh lebih hemat.
"Dari itu kita sudah bisa menghemat Rp 60 sampai 70 triliun," ujarnya.
sumber : http://ift.tt/1tret6d
No comments:
Post a Comment