Jakarta – Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta, Koalisi Merah Putih bersiap berjuang di Senayan. Agenda paling dekat soal pemilihan pimpinan DPR/MPR.
Walau banyak rayuan dari Jokowi-JK untuk bergabung, komitmen Koalisi Merah Putih untuk tetap bersatu menjadi penyeimbang pemerintahan Jokowi-JK kian bulat.
Dikutip dari inilah.com, Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan hingga saat ini Partai Golkar tetap bulat berada dalam barisan Koalisi Merah Putih. "Sampai saat ini DPP Partai Golkar tetap solid dan konsisten menjadi bagian dan pendukung utama Koalisi Merah Putih," kata Bambang kepada wartawan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Menurut Bambang, sikap ini terkait dengan etika dan fatsun politik Partai Golkar. Menurut dia, tidak tepat jika sikap partai berubah-ubah yang semula mendukung Koalisi Merah Putih lalu berubah mendukung Jokowi-JK. "Tidak boleh sikap partai dan pemimpinnya 'plintat-plintut'," tegas Bambang.
Kendati demikian, Bambang tidak bisa menampik bila dalam momentum Musyawarah Nasional (Munas) sikap politik Partai Golkar berubah haluan mendukung Jokowi-JK hal tersebut diserahkan dalam forum Munas dan Ketua Umum terpilih. "Tidak elok kalau ARB sebagai Ketua Umum saat ini, tiba-tiba menjilat ludahnya sendiri. Apa kata dunia," cetus anggota Komisi Hukum DPR RI ini.
Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP Ahmad Dimyati Natakusumah. Ia mengatakan PPP akan terus konsisten berada di barisan Koalisi Merah Putih dengan peran sebagai penyeimbang pemerintah. Kondisi ini, imbuh Dimyati, akan menjadikan situasi politik menjadi ideal. "Kalau di sini pimpinan DPR dan pemerintah itu berbeda warna, nah itu kan akan saling menyeimbangkan, dan pemerintah akan berhati-hati benar dalam bekerja," kata Dimyati.
Hal senada juga ditegaskan politisi PKS Nasir Djamil. Menurut dia, keberadaan Koalisi Merah Putih harus tetap dipertahankan. Ia beralasan koalisi ini dapat mewarnai parlemen Indonesia. "Koalisi Merah Putih harus dipertahankan, biar ada warna di Parlemen," kata Nasir.
Manuver Koalisi Merah Putih pernah teruji saat pengesahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD pada 8 Juli 2014 lalu. Koalisi yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PKS, PAN dan PPP efektif saat menggolkan UU MD3 tersebut.
Agenda politik terdekat di parlemen terkait pengesahan Tata Tertib DPR bakal menjadi ujian kedua Koalisi Merah Putih. Puncaknya, nanti di DPR periode 2014-2019 akan diuji dalam pemilihan pimpinan DPR/MPR dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
sumber : http://ift.tt/1v7DbLV
No comments:
Post a Comment