JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan adanya DPR tandingan bentukkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak akan mengganjal kinerja pimpinan DPR yang telah disahkan oleh Mahkamah Agung (MA) termasuk dengan alat kelengkapan dewan dan badan yang telah terbentuk.
Kata Fahri, Senin 3 November, pihaknya bersama pimpinan DPR lainnya akan menggelar rapat untuk menyusun agenda kerja yang akan dilakukan alat kelengkapan dewan dan badan bersama mitra kerjanya, pemerintah.
“Ya (DPR tandingan) tidak ada masalah. Besok rapat internal penjadwalan sidang,” katanya kepada Okezone, Minggu (2/11/2014).
Menurut Fahri ini perlu dilakukan sesuai dengan slogan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin cepat bekerja, bekerja, dan bekerja. Wasekjen PKS ini pun menegaskan jika dalam konstitusi di Indonesia tidak ada ketentuan dualisme menyangkut kepemimpinan di DPR.
“Sekali lagi saya tegaskan dalam hukum kita dan konstitusi UUD 45 tidak ada ketentuan dualisme dalam Negara. Kepemimpinan DPR telah sah dan dilantik oleh MA. UU MD3 sebagai dasar telah diuji di MK dan kuat. Maka seluruh mekanisme berdasar MD3 telah sah. Jadi tidak ada pintu bagi dualisme. Satu legislatif. Satu eksekutif dan satu judikatif,” tuturnya.
Diketahui, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membentuk DPR tandingan setelah merasa aspirasinya tidak diakomodir oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Alhasil, koalisi pendukung Jokowi ini membentuk DPR tandingan dengan memilih pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan dan badan sendiri.
*sumber: okezone
sumber : http://ift.tt/1wWUlLN
No comments:
Post a Comment