Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan |
Jakarta - Pengawasan yang dilakukan oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap khatib di masjid menuai kecaman.
Salah satunya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan yang menegaskan pengawasan itu sangat melukai perasaan umat Islam.
"Sejak kapan mereka menjadi polisi agama?" ujar Amidhan di Jakarta.
Amidhan kembali mempertanyakan kenapa hanya masjid yang diawasi. Tempat ibadah lainnya tidak. Tidak adil jika umat Islam mendapat perlakuan seperti itu.
Ia menegaskan hal biasa kalau bicara politik di masjid. Yang tidak boleh adalah kampanye mengajak salah satu pasangan capres dan cawapres.
"Mengapa pengawasan hanya dilakukan di masjid, sedangkan gereja, pura, vihara dan lainnya tidak," imbuhnya.
Apabila memang menjadi polisi agama, lanjutnya, wajar jika ada pengawasan. Sama seperti zaman penjajahan, bicara politik langsung dilaporkan ke polisi.
Sebagaimana diberitakan, PDI Perjuangan menjalankan aksi intelijen terhadap masjid-masjid. Mengawasi setiap khotbah yang ada.
Anggota Tim Sukses Jokowi-JK Eva Kusuma Sundari tidak menampik itu. Dia mengatakan, memang kader partai yang muslim diminta untuk melakukan aksi intelijen terhadap masjid-masjid.
Pihaknya melakukan pengawasan terhadap masjid-masjid, karena dikhawatirkan menjadi tempat terjadinya kampanye hitam.
Eva mengatakan, salah satu yang sudah menginstruksikan itu adalah PDC PDIP Jakarta Timur. "Karena memang serangan kepada Jokowi-JK di masjid-masjid sangat intensif," kata Eva, beberapa waktu lalu. [rok]
*sumber:
sumber : http://ift.tt/1gRefCT
No comments:
Post a Comment