Jakarta - Sikap PDI Perjuangan yang mau menjalankan aksi intelijen terhadap masjid-masjid karena diduga menyebarkan kampanye hitam terhadap Jokowi, dianggap mengembalikan Indonesia di era otoriter.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Daulay mengatakan, tindakan pengawasan masjid ini, akan menimbulkan kesan adanya fregmentasi sosial di tengah-tengah masyarakat.
"Selain itu, bisa juga menimbulkan kesan seolah-olah para khatib selama ini dijadikan sebagai agen politik dari suatu kepentingan politik tertentu. Padahal, fungsi masjid adalah tempat suci dimana orang berupaya mendekatkan diri pada sang pencipta," kata Saleh, Jakarta, Jumat (30/5/2014).
Saleh menilai, pengawasan ini sama saja dengan melakukan aksi sweeping terhadap khotbah-khotbah di masjid.
Bagi dia, ini sama saja Indonesia kembali ke era otoriter, dimana saat itu khotib di masjid selalu diawasi dan bahkan harus mendapat persetujuan pihak keamanan.
"Saya khawatir, ini bisa dilihat masyarakat sebagai upaya pengembalian rezim otoriter dengan masuknya intervensi ke rumah-rumah ibadah," kata Saleh.
Dia juga melihat, kalau masjid diawasi dengan cara seperti itu, maka akan muncul lagi keinginan untuk mengawasi tempat ibadah yang lain. Justru, katanya, malah menimbulkan persoalan yang baru.
Sebelumnya, PDI Perjuangan menjalankan aksi intelijen terhadap masjid-masjid. Mengawasi setiap khotbah yang ada.
Anggota Tim Sukses Jokowi-JK Eva Kusuma Sundari tidak menampik itu. Dia mengatakan, memang kader partai yang muslim diminta untuk melakukan aksi intelijen terhadap masjid-masjid.
Pihaknya melakukan pengawasan terhadap masjid-masjid, karena dikhawatirkan menjadi tempat terjadinya kampanye hitam.
Eva mengatakan, salah satu yang sudah menginstruksikan itu adalah DPC PDIP Jakarta Timur.
"Karena memang serangan kepada Jokowi-JK di masjid-masjid sangat intensif," kata Eva kepada situs RMOL, Jumat (30/5/2014). [gus]
sumber: http://ift.tt/1kQeRIl
sumber : http://ift.tt/1oVQZE5
No comments:
Post a Comment