JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tidak mau berkoalisi dengan sistem bagi-bagi kursi dalam menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden 9 April mendatang. Juru bicara PKS Mardani Ali mengatakan, dalam berkoalisi, partainya mengusung kesamaan visi dan misi sehingga tercipta koalisi yang kuat dan efektif.
"Kita bukan bahas siapa capresnya atau cawapresnya, tapi dalam koalisi kita menginginkan sebuah kerjasama yang kuat. Yang menjunjung efektivitas," kata Mardani di sela-sela rapat Majelis Syuro di DPP PKS, Jakarta, Minggu (27/4/2014) siang.
Dalam rapat yang diikuti sekitar 80 anggota Majelis Syuro PKS itu, dibahas bagaimana langkah koalisi PKS dengan partai politik peserta pemilu lainnya. Menurut Mardani, rapat itu akan membahas bagaimana platform yang akan dibangun PKS dengan teman koalisinya nanti.
"Tidak ada transaksional, tidak ada bagi-bagi kursi menteri. Semunya harus diseuaikan kedalam platform itu," ujar dia.
Hal serupa disampaikan Sekjen PKS Taufik Ridho. Menurutnya, koalisi bagi-bagi kursi tak akan bisa membangun suatu pemerintahan yang kuat dan efektif. Dia berkaca pada pengalaman partainya saat berkoalisi dengan Partai Demokrat dalam Sekretariat Gabungan.
Saat itu, hubungan PKS dengan Partai Demokrat sempat merenggang akibat sikap PKS yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM. Padahal, partai-partai lain pendukung pemerintah mendukung kebijakan itu.
"PKS tidak mau seperti itu lagi. Dulu mungkin karena sudah ada transaksi jadi mereka bebas menentukan. Mereka rapat sendirian dulu, lalu setelah ada keputusan baru minta kita mendukung. Kedepannya, siapapun yang membentuk koalisi, dalam membuat kebijakan harus dilakukan bersama," ujarnya.
Meski mengeluhkan koalisi dengan Demokrat itu, namun Taufik mengaku tidak kapok. Partainya juga membuka peluang koalisi seluas-luasnya kepada partai manapun, termasuk Demokrat. "Tidak kapok, tapi harus dijadikan pelajaran bersama," katanya. (KOMPAS)
sumber : http://ift.tt/QKzOsT
No comments:
Post a Comment