Jokowi dan Politik Anti Islam

Oleh: M. Sembodo*



Ketika diwawancarai oleh majalah Tempo edisi 19 Januari 1985, Jendral Benny Moerdani mengatakan bahwa Tanjung Priok merupakan asbak. Maksudnya, umat Islam diprovokasi untuk marah, kemudian Tanjung Priok dijadikan asbak untuk memadamkan amarah itu. Kini, di era Jokowi-PDIP, asbak itu bukan tempat semacam Tanjuk Priok, tapi umat Islam itu sendiri.



Sebetulnya ini tak mengejutkan. Sejak awal Jokowi didukung oleh kalangan Kristen fundamentalis semacam James Riyadi, maupun kalangan Katolik fundamentalis seperti Sofian Wanandi, serta jendral anti Islam semacam Hendropiyono.



Jokowi naik menjadi presiden di tengah menanjaknya partai-partai berideologi Islam. Walaupun bukan pemenang, tapi suara mereka mengalami peningkatan. Tentu hal ini mengkhawatirkan bagi kalangan nasionalis sekuler seperti PDIP.



Bila kita mundur sejanak, PDIP adalah partai yang selalu dilindungi oleh tiga kekuatan itu: Kristen dan Katolik fundamentalis, serta jendral yang anti Islam. Marilah kita tenggok peristiwa 27 Juli 1996.



Kita bisa membacanya dari memoar Jusuf Wanandi, “Minyibak Tabir Orde Baru.” Tepat di halaman 374, kepada Agum Gumelar dan Hendropriyono, Benny Moerdani berkata: “Kita harus melindungi Megawati. Jangan sampai mengecewakan dia. Saya tahu orang tua itu ingin menggesernya. Ini tidak adil.” Tentu yang dimaksud “orang tua itu” adalah Suharto. Dari situlah pecah Peristiwa 27 Juli.



Benny sudah dikenal sebagai tentara yang anti Islam. Bersama Ali Moertopo, ia ikut mendirikan CSIS, sebuh lembaga yang sangat berpengaruh di era Suharto. Lewat lembaga itu politik anti Islam pada masa Orba dirumuskan dan dijalankan. Dr. George J. Aditjondro dalam tulisannya “CSIS, Pater Beek SJ, Ali Moertopo dan L.B. Moerdani”, mengatakan: “Moerdani adalah orang Kantolik yang kebetulan secara pribadi sangat benci kepada Islam.”



Sebagai jendral senior, walaupun sudah tak mempunyai posisi apapun, Moerdani masih berpengaruh. Yang termaktub dalam memoar Jusuf Wanandi tadi [seorang pentolan CSIS] memperlihatkan pengaruh Benny. Seorang Hendropriyono, saat itu Pangdam Jaya, dan Agum Gumelar, mantan Panglima Kopassus, bisa tunduk pada arahan Benny untuk melindungi Megawati. PDI saat itu merupakan kekuatan sekuler untuk membendung Islam.



Sudah menjadi perbincangan publik, Hendropriyono juga seorang jendral yang anti Islam. Ia telah melakukan pembantaian terhadap umat Islam di Talangsari, Lampung. Subuh 7 Februari 1989, Hendropriyono memimpin empat peleton pasukan dari Komando Resor Militer Garuda Hitam. Pasukan itu seperti dirasuki iblis, menembaki umat Islam. Sebanyak 246 tewas diterjang pasukan peluru Hendropriyono. Dan, sekarang kita tahu posisi Hendropriyono dalam pemerintahan Jokowi.



Dengan disokong kekuatan-kekuatan yang anti Islam itu, Jokowi memulai mempratekkan politik bumi hangus terhadap umat Islam. Jokowi kembali menjalankan politik “lasser evil theory” [teori setan kecil]. Teori ini dibuat oleh pentolan Katolik fundamentalis, Pater Beek, yang terkenal dengan gerakan Kasebul [Kaderisasi Sebulan]. Teori itu bertumpu pada premis, bahwa setelah komunis dihancurkan, musuh Katolik selanjutnya adalah umat Islam.



Tentu saja yang pertama dihancurkan partai Islam. PPP merupakan salah satu partai Islam yang ideologis. Maka perlu dibecah belah. Menkumham, Yossana Laoli, seorang Katolik fundamentalis, telah menjalankan perannya dengan baik. Ia berhasil memecah belah PPP sehingga partai ini dalam pusaran konflik yang berkepanjangan. Lantas kenapa Golkar juga dipecah? Tentu saja Golkar dekat partai-partai Islam seperti PAN, PPP dan PKS. Dan, Golkar dekat dengan Prabowo, jendral yang sejak lama berhadap-hadapan dengan kubu Benny yang anti Islam. Tak mengherankan kalau Golkar ikut dikerjai oleh rezim Jokowi.



Lebih lanjut, rekayasa penangkapan orang-orang yang dikatakan jaringan ISIS, dengan mudah akan mengingatkan kita pada rekayasa serupa yang dibuat oleh Benny Moerdani. Kasus Wayloya, Tanjung Priok sampai Talangsari, tak jauh berbeda dengan rekasaya ISIS bikinan rezim Jokowi. Umat Islam dijadikan asbak untuk membuang kegagalan rezim Jokowi dalam menyesejahterakan rakyat.



Dan, terakhir tentu saja pembredelan terhadap 19 media Islam. Dalih yang disampaikan tentu sudah klise: menyebarkan radikalisasi. Setelah era reformasi, baru kali inilah media Islam dibredel tanpa adanya proses hukum terlebih dahulu. Semuanya dilandasi prasangka: Islam sumber terorisme.



Dengan mengetahui fakta siapa di seputar rezim Jokowi, maka posisi Islam saat ini kembali pada masa awal-awal Orde Baru, yakni sebagai pihak yang dijadikan kambing hitam. Ada kisah Syeikh Juha tentang pengelana dan keledainya. Berhari-hari pengelana itu melintasi padang pasir dengan menunggang keledai. Suatu siang ia berhenti di bawah pohon. Tiba-tiba saja dia tak kuat menahan hasrat seksnya. Disetubuhinya keledai itu. Setelah itu, ia merasa menyesal dan menyalahkan setan, padahal setan tak melakukan apa-apa. Saat ini, dalam rezim Jokowi, setan yang dijadikan kambing hitam itu adalah umat Islam.



Sekarang pertanyaannya: akankah umat Islam diam saja terhadap teror yang dilakukan rezim Jokowi? Diam saja? Kalau kita diam saja, siap-siaplah menjadi alas kaki rezim Jokowi.[]



*) Penulis buku “Pater Beek, Freemason dan CIA”.



Sumber: http://ift.tt/1ILAe7C







sumber : http://ift.tt/1NBYmwv