Mentreri Yuddy Mencla Mencle, Hari Ini Bicara A, Besok Bicara Z

Beginilah wajah Menteri Jokowi. Hari ini bicara A, besok bicara Z. Tak konsisten. Kemarin, Senin 2 Februari 2015 Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengakui ada kecemburuan di kalangan PNS daerah lainnya menyusul kebijakan Pemerintah DKI Jakarta yang menetapkan penghasilan besar buat pegawainya. Seolah, kata Yuddy, penghasilan pegawai di setiap daerah sangat timpang.



"Memang ada ekses," kata Yuddy di kantornya, Jakarta, Senin, 2 Februari 2015.



Namun apa yang ucapkan Yuddy, berbeda dengan apa yang diucapkannya Siang tadi di Balaikota, Jakarta. Yuddy mengatakan besarnya gaji PNS DKI tak membuat iri PNS daerah lain.



"Nggak, PNS itu nggak iri. Yang berpolemik bukan PNS tapi di luar PNS. PNS nggak ada berpolemik karena sejak awal ikut seleksi awal PNS sudah tahu bekerja di instansi mana," ujar Yuddy.



"Jadi kalau berada di daerah lain mengikuti kondisi daerah masing-masing. Tidak mungkin kerja di Bandung menuntut gaji seperti di DKI. Nggak akan ada iri-irian," tambahnya.



Politisi Hanura tersebut tidak heran bila nantinya minat terhadap PNS DKI melonjak tinggi. Oleh karenanya, Yuddy mendorong pemerintah setempat untuk lebih kreatif dalam menciptakan kondisi lingkungan kerja bagi setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) daerah.



"Itu risiko daripada proses kompetitif yang selektif. Daerah-daerah harus mengembangkan kegiatan yang mampu mendorong pendapatan asli daerah (PAD). Jadi Gubernur, Bupati dan Walikota harus kreatif supaya ada dana perimbangan yang memadai untuk menunjang kinerja yang lebih besar," kata Yuddy.



"Kalau tidak pegawai-pegawai terbaik (akan lebih) melirik DKI, Kaltim atau Riau yang memiliki ruang penganggaran yang besar. Misal, Pemkot Bandung tidak ingin pada lari ke DKI ya dia harus upgrde ke tingkat yang lebih baik," imbuhnya.



Yuddy menjamin tidak riak-riak polemik dalam tubuh internal PNS se-Indonesia terkait gaji fantastis yang diterapkan Ahok. Justru nada-nada sumbang datangnya lebih banyak dari non PNS, sehingga menurutnya mereka lah yang perlu diberi pengertian.



"Tidak ada polemik di PNS. Saya tidak melihatnya. Yang paling penting memberi kejelasan kepada masyarakat non PNS bahwa PNS sudah mengerti disesuaikan dengan TKD yang beda-beda tiap daerah. Tingkat kemahalan di Bandung dan DKI beda, otomatis take home pay beda," tutup Yuddy. [fn]

sumber : http://ift.tt/1zH7c7o