| Presiden Jokowi saat perkenalkan para menteri Kabinet Kerja (26/10/2014) |
Meskipun perombakan (reshuffle) kabinet merupakan hak prerogatif presiden, akan tetap evaluasi terhadap menteri harus dilakukan.
Begitu dikatakan salah satu politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Masinton Pasaribu, di Jakarta Kamis 1 Januari 2014.
"Harus ada evaluasi terhadap menteri. Saya kira dalam enam bulan harus ada evaluasi, meskipun itu hak prerogatif pak Jokowi," ucapnya.
Masinton yang juga sebagai anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, Jokowi harus jeli melihat kinerja menterinya. Bila ada kerja menteri yang belum sesuai dengan program pemerintah dan harapan rakyat, maka harus segera dievaluasi.
"Bila perlu diganti," tegasnya.
Jokowi diharapkan Masinton harus bisa membuat good government dengan membuat sistem birokrasi yang efektif sehingga muaranya ada pada kesejahteraan rakyat.
Walau begitu, sambung Masinton, untuk saat ini ia masih belum mau berkomentar nama-nama menteri yang tidak bagus kinerjanya. Ia berharap dalam waktu minimal enam bulan Jokowi harus bisa menilai mana raport menteri yang nilainya buruk dan layak untuk diganti. [akt/fs].
sumber : http://ift.tt/1twrIRq
No comments:
Post a Comment