Aktivis dari KontaS, Haris Azhar, mengkritisi lemahnya Jokowi dalam mengatasi konflik yang melibatkan polisi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, latar belakang mantan Gubernur DKI Jakarta itu bukan termasuk jajaran petinggi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P).
"Latar belakangnya memungkinkan dia tidak bisa meminta partai untuk menyokong agenda politiknya," jelasnya dalam diskusi publik bertajuk 'Ada Apa dengan Jokowi' di Eotology Cafe, Jalan Sabang, Minggu 25 Januari 2015.
Dari segi kapasitas, Jokowi juga bukan orang yang bisa memainkan emosi publik menjadi kebijakan. Faktor-faktor kebijakan, lanjutnya, cenderung menjadi wahana pertarungan orang-orang di balik Jokowi.
Azhar lalu menyebut nama Hendropriyono, Megawati Soekarnoputri, serta Surya Paloh. Adapun Jokowi, hanya berperan sebagai pemegang cap bagi kepentingan-kepentingan pihak-pihak tersebut.
"Puncaknya bagi-bagi kekuasaan, kepentingan mereka yang dominan, bukan kepemimpinan Jokowi. Presiden cuma pemegang cap," imbuhnya.
Direktur Cyrus Network, Hasan Hutapahat, mengungkapkan pendapat senada. Menurutnya Jokowi memiliki jabatan dalam kekuasaan, tetapi ia tidak memiliki kontrol atas posisi tersebut.
"Kekuasaan dia ada di tangan Mega, Surya Paloh, dan partai pendukung," jelasnya. [oz]
sumber : http://ift.tt/15HeMTR
No comments:
Post a Comment