Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Dengan peraturan baru ini, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210,890 juta. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2010 yang mengalokasikan tunjangan uang muka sebesar Rp 116.650.000.
Kebijakan pemerintahan Jokowi yang menaikkan tunjangan untuk pejabat, dan disaat bersamaan rakyat tercekik kenaikan harga-harga, tentu mengundang kecaman publik.
Dan, seperti biasanya, Jokowi pun ngeles dan cari kambing hitam. Kali ini, kambing hitamnya Menteri Keuangan.
"Jokowi Salahkan Kemenkeu soal Lolosnya Uang Muka untuk Mobil Pejabat", demikian berita KOMPAS online hari ini, Minggu (5/4/2015).
Presiden Joko Widodo mengaku tidak mencermati satu per satu usulan peraturan yang harus ditandatanganinya, termasuk soal lolosnya anggaran kenaikan uang muka pembelian mobil untuk pejabat negara. Menurut dia, Kementerian Keuangan seharusnya bisa menyeleksi soal baik dan buruknya sebuah kebijakan.
"Tidak semua hal itu saya ketahui 100 persen. Artinya, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini," ujar Jokowi saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (5/4/2015).
Jokowi menceritakan, setiap harinya dia harus menandatangani dokumen yang begitu banyak. Sehingga, sebagai orang nomor satu negeri ini, Jokowi mengakui dirinya tidak selalu memeriksa semua dokumen itu.
"Apakah saya harus cek satu-satu? Berarti enggak usah ada administrator lain dong kalo presiden masih ngecekin satu-satu," kata dia.
Jokowi membantah bahwa dirinya kecolongan dalam kebijakan yang mengundang kontroversi kali ini. Dia hanya menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang melibatkan uang negara yang besar seharusnya dibahas dalam rapat terbatas atau rapat kabinet.
"Tidak lantas disorong-sorong seperti ini," ucap dia.
(http://ift.tt/1IA5Jkm)
***
Gaya ngeles Jokowi ini sontak mendapat tanggapan para netizen.
"Baru pertama kali ini ada presiden tanda tangan surat, terus nyalahin menterinya. Keren betul," ujar @ulil.
"Ngga enak kayaknya jadi menteri ya. :)" tambah @ulil.
"Kedepan semua peraturan baik itu PP...perpres...kepres.. dll ada baiknya ditanyakan dulu ke jokowi.. Dia baca atau nggak pas tanda tangan," cuit netizen @qaqqah.
"Lalu grasi2 hukuman mati, dibaca bener khan Pak ?" tanya @mantriss.
"Iya pak jokowi gak salah kok. itu menkeu juga bukan beliau yg pilih jadi kebijakanya juga bukan pak jokowi yg harus bertanggung jawab. btw pak jokowi presiden atau bukan sih.?" sindir akun Bro Hattori.
sumber : http://ift.tt/1GxI0mb
No comments:
Post a Comment