Thursday, May 28, 2015

Muhammadiyah Kecewa Berat Soal Harapan Palsu Jilbab TNI


Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas mengungkapkan kekecewaannya pada sikap TNI yang mengklarifikasi pernyataan Panglima TNI, Jenderal Moeldoko terkait wacana jilbab.

“Kecewa berat, ternyata sama saja dengan kepolisian dulu,” ujar Yunahar Ilyas kepada Republika, Rabu (27/5).

Sebelumnya, izin penggunaan jilbab Polwan juga melalui jalan panjang dan berliku. Jilbab polwan telah diwacanakan sejak pertengahan 2012. Namun, izin penggunaan jilbab secara resmi baru keluar 25 Maret 2015 melalui Keputusan Kapolri No 245/III/2015.

Yunahar menambahkan, klarifikasi itu mengecewakan masyarakat yang sudah terlanjur senang dan memberi apresiasi kepada pernyataan Panglima TNI. Panglima TNI Moeldoko sebelumnya dianggap telah memberikan sinyal positif melalui pernyataannya pekan lalu.

Namun, klarifikasi Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, Selasa (26/5) kemarin telah membalikkan harapan tersebut. Kepala Kapuspen menjelaskan, izin penggunaan jilbab hanya dalam konteks pakaian sehari-hari, bukan seragam dinas.

Tidak hanya Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah ormas Islam sebelumnya juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap klarifikasi tersebut.

DPR juga menyatakan kekecewaan serupa.

Sukamta, Anggota Komisi I DPR RI, Kamis (28/5) di Jakarta menyatakan, “Ketika Panglima TNI Moeldoko melontarkan pernyataan diperbolehkannya prajurit TNI berjilbab, masyarakat mengapresiasi. Panglima TNI Moeldoko telah memberi harapan kepada prajurit wanita TNI atas kebebasan beragama. Namun, ketika beliau menganulir pernyataannya dengan menyatakan bahwa berjilbab boleh asalkan tidak untuk pakaian dinas, hal ini kembali mengecewakan masyarakat. Kebebasan beragama yang menajdi harapan masyarakat dan prajurit wanita TNI seolah hanya harapan palsu saja. Panglima TNI janganlah PHP (pemberi harapan palsu-red) kepada masyarakat.”

Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendesak kepada Panglima TNI agar segera mengeluarkan Surat Keputusan (Skep) Panglima TNI untuk mengatur pembolehan prajurit wanita TNI mengenakan jilbab saat dinas. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2012 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan memang salah satunya mengatur tentang pakaian dinas prajurit TNI secara umum dan tidak ada pelarangan jilbab di situ.




sumber : http://ift.tt/1Kres9O

No comments:

Post a Comment