Aleg Liberal Kuwait Yang Serukan Dibolehkannya Miras Mati Mendadak Saat Sidang Parlemen

Media Kuwait dan internasional baru-baru ini memberitakan tentang Aleg Kuwait Nabil al-Fadhl meninggal dunia mendadak di atas kursinya saat berlangsung sidang parlemen.

Seorang politisi Kuwait, Nabil al-Fadhl, telah meninggal selama sesi parlemen negara itu. Begitu rilis BBC (22/12/2015).

Politisi 65 tahun ini tiba-tiba ambruk di tempat duduknya. Anggota parlemen lainnya berkumpul dan menteri kesehatan berusaha untuk menyadarkan dia namun sudah meninggal.

Nabil al-Fadhl yang menjadi aleg dari jalur independen juga dikenal sebagai seorang jurnalis yang menggunakan kolom surat kabar untuk mengkritik Islam.

Nabil dikenal sebagai orang yang sangat liberal yang membenci semua yang berbau Islam.

Dia akhir-akhir ini getol memperjuangkan UU yang memperbolehkan jual beli khamr (miras) dimana selama ini dilarang.

*Sumber foto: fb




sumber : http://ift.tt/1NTtGY8

Wawancara Erdogan Dengan Al-Arabia TV

Dalam sebuah wawancara dengan penyiar dari Al-Arabia TV, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada hari Minggu (27/12/2015) bahwa jika saja Rusia tidak mendukung rezim Assad yang sedang mempertahankan kekuasaannya di Mediterania dan jika Iran tidak mengadopsi kebijakan luar negeri mengenai isu sektarian seperti ini, dunia tidak akan menyaksikan situasi perang saat ini di Suriah.

Mengomentari argumen Moskow bahwa pasukan Rusia yang hadir di Suriah karena undangan dari rezim Suriah, Erdogan mengatakan: “Anda(Rusia) tidak diwajibkan untuk menerima panggilan (memberi bantuan) dari pemerintahan yang telah membunuh 400.000 lebih warganegaranya sendiri .”

Erdogan juga mengatakan jika Iran tidak berdiri di samping Assad dengan kebijakan sektarian yang dibawanya, Suriah mungkin tidak dalam situasi saat ini, di mana ribuan tentara Iran dan beberapa kelompok milisi Syiah dari Lebanon dan Irak berjuang menolong rezim Suriah.

Erdogan mengatakan Turki selalu berdiri dengan rakyat Suriah dan telah membayar dan terus akan membayar dengan harga yang mahal untuk memegang teguh prinsip seperti ini, kami tidak akan mengabaikan penderitaan rakyat yang ditindas.

Erdogan mengkritik Barat untuk sikap acuh tak acuh terhadap krisis kemanusiaan di Suriah. “Semuanya akan berbeda jika negara-negara Barat memberikan dukungan penuh kepada oposisi moderat” kata Erdogan, sembari menambahkan bahwa Barat hanya mulai mengambil tindakan ketika pengungsi telah tiba di depan pintu (negara) mereka.

Erdogan juga menunjuk sikap pedulinya terhadap krisis di Irak dengan pengerahan pasukan Turki ke Bashiqa kamp di utara Mosul. Kepedulian ini datang setelah Turki menolak permintaan dari Rusia untuk bergabung dengan aliansi yang bersekutu dengan Presiden Suriah Bashar Assad yang juga akan mencakup pasukan rezim bersama dengan pasukan Iran dan (syiah) Irak.

“Tampaknya perkembangan di Suriah telah mempengaruhi situasi internasional. Rezim Suriah, rezim Irak, Rusia dan Iran telah membentuk aliansi, dan Rusia meminta Turki untuk bergabung dengan aliansi itu. Tapi saya bilang kepada Presiden Vladimir Putin bahwa saya tidak bisa duduk bersama-sama dengan presiden yang tidak memiliki legitimasi, “kata Erdogan.

Mengomentari hubungan Iran-Turki, Erdogan mengatakan bahwa Iran tidak bisa lagi menyembunyikan ambisinya untuk memiliki senjata nuklir, dan dunia tidak mendukung upaya nuklir Iran. Erdogan menambahkan bahwa ada perbedaan (pandangan) antara Turki dan Iran, tapi dia tidak ingin perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi hubungan bertetangga mereka.

Erdogan juga telah memberikan rincian tentang usulan Ankara bahwa harus dibentuk zona aman di Suriah sebagai langkah untuk mengatasi krisis pengungsi (yang sering menemui ajal di lautan ketika menyebrang ke Eropa).

Dia mengatakan zona aman bisa menjadi rumah sementara bagi para pengungsi yang saat ini tinggal di kamp-kamp Turki yang ingin kembali ke negara mereka. Zona aman yang telah mencapai 45 km ke wilayah Suriah pada awalnya, harus diperpanjang lagi sejauh 98 km dari perbatasan Turki-Suriah, dan akomodasi untuk Suriah akan dibangun sebagai bagian dari proyek, Erdogan menjelaskan.

Meskipun pendanaan dijamin melalui kampanye Turki (dan beberapa negara pendukung revolusi Suriah), proyek ini bertemu setelah perlawanan dengan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, menurut kepala negara Turki tersebut.

Sumber: middleeastupdate.net
Video wawancara: https://www.youtube.com/watch?v=FSt2RT4RM1M




sumber : http://ift.tt/1Om3JBY

Setahun Revolusi Mental ala Puan Maharani: Rangkap Jabatan Eksekutif dan Legislatif

Sampai sekarang Puan Maharani masih tercatat sebagai angggota DPR RI dari PDIP dan belum mundur walaupun sudah jadi salah satu menteri di pemerintahan Presiden Jokowi.

Jadi sudah satu tahun lebih Puan Maharani rangkap jabatan sebagai Menteri dan sebagai Anggota DPR. Sebagaimana diketahui anggota DPR RI periode 2014-2019 resmi dilantik per 1 Oktober 2014, dan para menteri Kabinet Kerja Jokowi dilantik pada 27 Oktober 2014.

Dilansir Media Indonesia (Selasa, 29/12/2015), Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan proses penggantian antarwaktu (PAW) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sampai sekarang belum selesai. Itu berbeda dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang proses PAW-nya sudah selesai. Padahal, Puan lebih dulu masuk pemerintahan ketimbang Pramono.

Terkait dengan belum selesainya PAW Puan, Pramono tidak membeberkan secara rinci persoalan yang masih menjadi penghambat. "Sedang dalam proses karena ini kan urusannya belum sampai di anu, tetapi sedang diproses," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/12).

Rangkap jabatan Puan Maharani dinilai ironis dan lucu mengingat putri Ketua Umum PDIP ini di pemerintahan era Jokowi menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang punya program andalan REVOLUSI MENTAL tapi Puan sendiri tidak mempraktekannya.

Pengamat politik dari Founding Father House (FFH) Dian Permata menyayangkan kelambanan proses PAW Puan. "Ini kan agak lucu, gerakan revolusi mental harusnya dimulai dari kementeriannya Puan. Sejak awal kampanye kan Jokowi-JK sepakat agar para menteri tidak rangkap jabatan," ujar Dian saat dihubungi, Senin (28/12). Menurutnya, proses PAW Puan bisa dilakukan dengan simpel, tinggal menempatkan siapa yang mendapat suara terbanyak kedua.

Sekali lagi... inilah ERA REVOLUSI MENTAL dimana pejabat pemerintah (EKSEKUTIF) juga merangkap sebagai anggota DPR (LEGISLATIF).

Dan Jokowi yang dulu koar-koar MENTERI TIDAK BOLEH RANGKAP JABATAN kok diam saja menghadapi salah seorang menterinya yang terang-terangan di depan matanya sudah rangkap jabatan setahun lebih?

"Tidak boleh rangkap-rangkap jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar," kata Joko Widodo, Selasa (21/10/2014), atau seminggu sebelum melantik Kabinet Kerja, dikutip Liputan6.

Kenapa Jokowi sebagai Presiden RI dan penguasa tertinggi diam saja membiarkan menteri Puan rangkap jabatan sampai sekarang?

Atau siapa sesungguhnya yang berkuasa di pemerintahan saat ini?



sumber : http://ift.tt/1Vr7rf5

YLKI: Dana Ketahanan Energi Pungutan Liar! Jadi "Kita Ini Bangsa Apa?"

Pemerintah berencana memungut dana ketahanan energi pada masyarakat sebesar Rp 200 per liter harga premium dan Rp 300 per liter harga solar. Pemerintah berdalih bahwa dana tersebut dilakukan atas dasar UU tentang Energi.

Terhadap rencana itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan pungutan dana ketahanan energi tersebut merupakan pungutan liar.

Berikut pernyataan lengkap YLKI dalam siaran pers yang dirilisnya:

1. Bahwa pungutan dana energi tersebut tidak jelas dasar regulasinya bahkan terjadi penyimpangan regulasi. Karena yang disebut dalam UU Energi adalah depletion premium, bukan untuk memungut dana masyarakat dengan alasan dana ketanahan energi. Dengan demikian, pungutan dana ketahahan energi dimaksud bisa dikatakan sebagai “pungutan liar”.

2. Bahwa dana ketahanan energi dimaksud berpotensi untuk disalahgunakan, untuk kepentingan kebijakan non energi atau bahkan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan ketahanan energi, larena kelembagaan yang mengelola dana yang dipungut tersebut tidak jelas. Kalau masih disatukan dengan dana APBN secara umum, maka potensi penyalahgunaannya sangat besar

3. Sampai detik ini roadmap tentang ketahanan energi yang dimaksud pemerintah juga belum jelas, bahkan mungkin tidak ada.

Bahwa, energi fosil itu perlu diberikan disinsentif dalam penggunaan, secara filosofi adalah hal yang rasional. Namun demikian, ini bisa diterapkan jika masyarakat sudah ada pilihan energi non fosil (energi baru terbarukan).

Oleh karena itu, pemerintah harus memperjelas lebih dulu perihal regulasi yang dijadikan acuan, harus jelas dulu lembaga yang akan mengelola dana tersebut (harus lembaga independen dan terpisah dengan ESDM), plus harus jelas lebih dulu roadmap tentang ketahanan energi dan bahkan kedaulatan energi nasional. Dan yag terpenting juga harus ada pilihan lain selain energi fosil. Oleh karena itu, sebelum hal ini bisa dipenuhi, maka pungutan dana ketahanan energi harus dibatalkan. Jangan bebani masyarakat dengan kebijakan yang belum jelas juntrungannya.

***

Kalau pungutan Dana Ketahanan Energi adalah "pungutan liar" seperti dinyatakan YLKI, maka meminjam istilah pendukung fanatik Jokowi, @fadjroeL: "KITA INI BANGSA APA?"

sumber : http://ift.tt/1OlYxhv

Musibah Akhir Zaman, Azan Iringi Lagu Gereja Di Perayaan Natal Nasional Yang Diikuti Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana mengikuti perayaan Natal Nasional, Senin (28/12/2015), yang digelar di alun-alun rumah jabatan Gubernur, Jalan El Tari, Kota Kupang, NTT.

Dilansir JPNN, pada perayaan Natal Nasional 2015 yang dihadiri 5.000 umat kristiani dan lintas agama ini disajikan Fragmen Teatrikal Natal dimana alunan lagu gereja 'Ave Maria' yang dibawakan seorang biduan diiringi suara azan yang dikumandangkan seorang muslim.

Perayaan Natal Nasional ini juga dihadiri Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong yang menjadi Ketua Panitia Perayaan Natal Bersama tahun 2015, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Bardodin Haitu, serta sejumlah Menteri kabinet lainnya.

Inilah musibah akhir zaman. Azan yang merupakan simbol umat Islam untuk panggilan shalat dikumandangkan mengiringi lagu gereja saat perayaaan Natal Bersama Nasional 2015.

Ini terjadi di era Presiden Jokowi.



sumber : http://ift.tt/1OlBeVg

Imam Masjid Istiqlal: Kumandang Azan Saat Natal Campur Haq dan Bathil, Bukan Toleransi!

Imam Masjid Istiqlal KH Ali Mustofa Yakub menyatakan bahwa dikumandangkannya azan mengiringi lagu rohani Kristen saat peringatan Natal Bersama Nasional 2015 di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan campur aduk antara perkara yang haq (benar) dan bathil (salah) dalam agama.

Menurutnya tak ada toleransi dalam hal aqidah dan ibadah.

“Itu sudah jelas-jelas mencampuradukkan antara yang hak dan yang batil,” kata KH Ali Mustofa Yakub, Rabu (30/12), dilansir Kiblat.net.

Seperti diketahui, acara perayaan Natal Bersama Nasional digelar di rumah Gubernur NTT, Kupang pada Senin (28/12) petang. (Baca: Musibah Akhir Zaman, Azan Iringi Lagu Gereja Di Perayaan Natal Nasional Yang Diikuti Presiden Jokowi)

Sekitar 10.000 orang mengikuti acara yang yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo beserta sejumlah menteri, termasuk Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Dalam acara itu juga dikumandangkan azan untuk mengiringi lagu rohani Kristen berjudul Ave Maria.

Panitia beralasan bahwa hal itu dilakukan sebagai wujud toleransi. Pasalnya, NTT merupakan wilayah yang ditempati oleh masyarakat Kristen sebagai mayoritas dan umat Islam.

Imam Besar Masjid Istiqlal itu dengan tegas juga menolak jika hal itu dianggap sebagai bagian dari toleransi. Menurutnya, toleransi tidak boleh dilakukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah akidah dan ibadah.

“Toleransi itu di luar aqidah dan ibadah,” tegasnya.




sumber : http://ift.tt/1RSg2s6

TAHUKAH ANDA? Topi Kerucut Tahun Baru, Tanda Muslim Telah Murtad

Topi Tahun Baru yang berbentuk kerucut ternyata adalah topi dengan bentuk yang di sebut SANBENITO, yakni topi yang digunakan Muslim Andalusia (Spanyol) untuk menandai bahwa mereka sudah murtad dibawah penindasan Gereja Katholik Roma yang menerapkan INKUISISI SPANYOL.

Ketika kaum Frank yang beragama Kristen Trinitarian menyerang Negeri Muslim Andalusia. Mereka menangkapi, menyiksa, membunuh dengan sadis kaum Muslim yang tidak mau tunduk kepada mereka.

Mereka kaum Kristen Trinitarian membentuk lembaga yang bernama Inkuisisi. Sebuah lembaga dalam Gereja Katholik Roma yang bertugas melawan ajaran sesat, atau pengadilan atas seseorang yang didakwa bidah. Dan dalam hal ini yang dimaksud sesat/bidah adalah MUSLIM!

Adalah sebuah pakaian yang diberi nama SANBENITO, pakaian dan topi khas yang dipakaikan kepada tawanan muslim yang telah menyerah dan mau conferso (confert/murtad).

Pakaian ini untuk membedakan mereka (para converso) dengan orang-orang lain ketika berjalan di tempat-tempat umum di Andalusia yang saat itu telah takluk di tangan Ratu Isabella dan Raja Ferdinand.

SANBENITO adalah sebuah pakaian yang menandakan bahwa seorang muslim di Andalusia saat itu telah MURTAD.

Kini, 6 abad setelah peristiwa yang sangat sadis tersebut berlalu, para remaja muslim, anak-anak muslim justru memakai pakaian SANBENITO untuk merayakan TAHUN BARU MASEHI dan merayakan ULANG TAHUN.

Meniup trompet-terompet ala topi SANBENITO di saat pergantian tahun.

Perayaan-perayaan yang sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah yang justru nyata-nyata berasal dari kaum Kafir.

Kaum yang telah merampas kejayaan Muslim Andalusia, dan menghancurkan sebuah peradaban maju Islam, Andalusia.

Setelah kita tahu sejarah ini, apakah kita masih tega memakai SANBENITO? atau membiarkan anak-anak, adik-adik, sahabat-sahabat kita memakainya? padahal 6 abad yang lalu, SANBENITO adalah pakaian tanda seorang MUSLIM TELAH MURTAD.

*sumber: Buku MENYINGKAP FITNAH & TEROR - Hj.Irena Handono




sumber : http://ift.tt/1VqDeN5